Publik dihebohkan oleh pengungkapan kasus penyadapan ilegal yang menyasar telepon seluler milik Presiden RI Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri menangkap tiga mantan petinggi kepolisian yang diduga terlibat dalam aksi peretasan dan intersepsi komunikasi tersebut.

Kasus ini turut menyeret nama sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka resmi.

Sorotan publik kini tertuju pada instrumen teknologi yang digunakan dalam aksi tersebut, yakni Lawful Interception Management System.

Secara teknis, LIMS merupakan singkatan dari Lawful Interception Management System yang diatur dalam standar internasional.

Sistem ini sejatinya adalah platform manajemen infrastruktur penyadapan legal yang dioperasikan aparat penegak hukum sah.

LIMS bukanlah perangkat fisik yang ditempelkan langsung ke gawai target, melainkan sebuah meja kendali digital.

Sistem tersebut bekerja sama secara langsung dengan gerbang jaringan operator telekomunikasi yang berlisensi.

Melalui LIMS, otoritas berwenang dapat mendaftarkan nomor target yang akan dipantau serta menentukan jadwal penyadapan.

Sistem ini juga dapat memonitor data komunikasi secara real-time dan diintegrasikan dengan berbagai perangkat siber canggih.

Proses intersepsi komunikasi melalui teknologi LIMS ini dilaporkan tidak memerlukan sentuhan fisik ke ponsel target.