Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

Penyadapan tersebut dilaporkan menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto tanpa prosedur hukum yang sah.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan pengumuman penetapan tersangka ini dalam keterangan pers.

Ketiga jenderal yang menjadi tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.

Inisial LSP merujuk pada eks Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo.

Sementara itu, inisial ASN adalah Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

Adapun inisial EH mengarah kepada Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Selain ketiganya, penyidik juga memeriksa seorang jenderal lain berinisial SU yang saat ini masih berstatus sebagai saksi.

Aksi Penyadapan Ilegal Selama Periode 2025 hingga 2026

Berdasarkan keterangan penyidik, aksi penyadapan tanpa prosedur tersebut dilakukan dalam rentang waktu tahun 2025 sampai 2026.

Para tersangka memasukkan sejumlah nomor ke dalam alat sadap milik Polri tanpa melalui mekanisme verifikasi.

Nomor telepon Presiden Prabowo menjadi salah satu sasaran yang dimasukkan ke dalam alat sadap tersebut.

Tindakan penyadapan ini dilakukan tanpa kaitan apa pun dengan proses penegakan hukum yang berlaku.

Para tersangka kemudian menghapus file hasil sadapan tersebut pada bulan Oktober 2026.

Petugas yang mengetahui penghapusan file itu lantas membuat laporan resmi pada tanggal 30 Oktober 2026.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami peran masing-masing tersangka dalam kasus tersebut.

Belum ada pernyataan resmi dari Listyo Sigit, Ahrie Sonta, maupun Eko Hadi terkait penetapan tersangka ini.