Bareskrim Polri mengungkap dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap nomor telepon sejumlah tokoh penting di Indonesia yang diduga berjalan sepanjang 2025 hingga 2026 menggunakan sistem server Intersection Management System.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin memaparkan temuan itu dalam konferensi pers. Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran penyadapan adalah milik Presiden Prabowo Subianto.

Berjalan Tanpa Prosedur Hukum

Menurut penyidik, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server tanpa proses verifikasi lebih dulu. Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa prosedur hukum yang diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010.

Daftar sasaran yang diduga disadap cukup luas. Selain nomor Presiden, ada pula nomor sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Ada Dugaan Penghapusan Data

Penyidikan tidak berhenti pada dugaan penyadapan. Penyidik turut mendalami dugaan penghapusan data elektronik serta akses ilegal ke sistem.

Pada Oktober 2026, diduga muncul perintah untuk menghapus sejumlah berkas yang tersimpan di komputer sistem. Peristiwa itu menjadi salah satu rangkaian yang didalami penyidik.

Berawal dari Laporan 30 Oktober

Kasus ini bermula dari laporan seorang perwira pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut ditindaklanjuti Bareskrim lewat serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

Sejauh ini polisi telah memeriksa 10 saksi dan 3 saksi ahli. Barang bukti yang disita antara lain 11 telepon genggam, 1 iPad, dan 1 flashdisk.