Pemerintah memberikan prioritas tinggi pada perluasan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Indonesia.

Program strategis berupa pembangunan Sekolah Rakyat ini ditargetkan menyasar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan komitmen tersebut ketika menerima kunjungan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa.

Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta pada Senin, pemerintah menegaskan fokus utama pada daerah 3T.

Targetnya adalah membangun sekurang-kurangnya satu gedung Sekolah Rakyat permanen di tiap kabupaten atau kota.

Masing-masing fasilitas pendidikan tersebut dirancang agar mampu menampung sekitar 2.000 siswa dari tingkat SD hingga SMA.

Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menyambut baik program yang sebelumnya telah beroperasi di Kabupaten Mimika.

Ia mengusulkan pendirian dua lokasi Sekolah Rakyat permanen baru yang bertempat di wilayah Kabupaten Nabire.

Usulan tersebut mencakup penyediaan lahan seluas 9 hektare dari pemerintah provinsi serta 10 hektare dari pemerintah kabupaten.

Pembangunan sekolah di Nabire dinilai penting guna memutus rantai kemiskinan antargenerasi di daerah tersebut.

Menteri Sosial menyambut positif usulan itu dan meminta pemerintah daerah segera melengkapi persyaratan administrasi.

Syarat yang harus dipenuhi meliputi tingkat kemiringan lahan yang sesuai serta kesiapan infrastruktur dasar pendukung.

Infrastruktur pendukung tersebut mencakup ketersediaan air bersih, jaringan listrik, dan akses jalan menuju lokasi.

Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan mengawal dan mendampingi proses pengajuan syarat pembangunan.