Badan Pangan Nasional memutuskan untuk memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk beras fortifikasi.

Langkah tersebut diambil menyusul adanya temuan pelanggaran pada puluhan merek beras fortifikasi yang beredar di pasaran.

Penguatan Tata Kelola Beras Fortifikasi

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menyatakan bahwa hanya sebagian kecil pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

Dari sejumlah merek yang dievaluasi, sebagian besar tidak memenuhi syarat terkait standar beras fortifikasi yang ditentukan.

Bapanas mencatat ada delapan usulan baru dari pelaku usaha di Jawa Timur yang akhirnya terpaksa ditunda sementara waktu.

Penundaan ini dilakukan sampai sistem tata kelola peredaran produk tersebut menjadi jauh lebih matang dan terjamin.

Pemerintah juga memperkuat jaminan terhadap kernel fortifikan yang digunakan oleh produsen dalam mengolah komoditas pangan ini.

Koordinasi intensif terus dijalin bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Perindustrian.

Koordinasi itu berfokus pada penentuan otoritas yang berwenang melakukan verifikasi terhadap mutu kernel fortifikan.

Temuan pelanggaran yang dilaporkan ke pihak kepolisian mencakup ketidaksesuaian kandungan nilai gizi dengan klaim produsen.

Vitamin dan zat mikro gizi pada beras tersebut berada di dalam kernel fortifikan yang dicampur ke beras biasa.

Sebelumnya, pengawasan intensif dilakukan di berbagai wilayah sejak bulan Juli hingga Agustus 2026.

Pengawasan tersebut mengumpulkan ratusan sampel yang mewakili puluhan nama dagang di belasan provinsi.

Potensi kerugian konsumen dari selisih harga produk bermasalah tersebut diperkirakan mencapai Rp 89 triliun.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap praktik curang yang merugikan masyarakat.