Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengajukan usulan pembaruan regulasi bagi organisasi wadah dunia usaha tersebut.

Langkah ini bertujuan memperkuat keterlibatan organisasi dalam pembangunan sektor industri baik di tingkat pusat maupun daerah.

Usulan tersebut disampaikan saat mengadakan pertemuan bersama Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji di kantor Kementerian Perindustrian.

Pertemuan penting itu berlangsung di Jakarta pada hari Senin tanggal 2 November 2026 yang lalu.

Anindya menilai aturan dasar organisasi yang berlaku saat ini sudah berusia 39 tahun sehingga perlu segera diperbarui.

Pembaruan undang-undang diharapkan mampu memperluas kontribusi Kadin dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan pembangunan bersama pemerintah.

Agenda utama yang diusulkan mencakup ruang partisipasi lebih luas dalam Musrenbang, RPJMN, hingga RPJMD secara menyeluruh.

Koordinasi antara pihak Kadin dan pemerintah nantinya diinginkan berjalan bersama mulai dari tingkat provinsi hingga daerah.

Selain memperkuat perencanaan, revisi regulasi ini juga diarahkan untuk menjaga kemandirian organisasi tanpa bergantung pada anggaran pemerintah.

Perluasan keanggotaan turut menjadi perhatian agar organisasi dapat mewakili berbagai lapisan pelaku usaha di tanah air.

Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan pemerataan kesempatan pengembangan sektor industrialisasi, perdagangan, dan jasa secara adil.