Kapolri menerbitkan aturan ketat terkait pelarangan penggunaan rokok elektrik bagi seluruh jajaran pegawai di lingkungan kepolisian.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE/9/X/2026 yang resmi berlaku sejak ditetapkan pada 30 Oktober 2026.

Aturan ini mengikat seluruh personel di berbagai tingkatan mulai dari Mabes Polri hingga jajaran polsek di seluruh wilayah.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa larangan ini mencakup aktivitas menggunakan, mengonsumsi, hingga mengedarkan rokok elektrik.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar akan disesuaikan dengan jenis zat atau kandungan yang terdapat di dalam perangkat tersebut.

Pelanggaran yang melibatkan perangkat berisi bahan kimia biasa akan dikenai sanksi berupa hukuman disiplin dari institusi.

Sementara itu, penggunaan perangkat yang terbukti mengandung narkotika akan diproses lebih lanjut melalui jalur hukum pidana.

Kebijakan ini dikeluarkan mengingat adanya perubahan modus peredaran narkotika cair yang memanfaatkan perangkat rokok elektrik.

Salah satu zat yang menjadi perhatian khusus dalam kebijakan tersebut adalah Etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Pengawasan internal yang ketat ini dijalankan langsung melalui Divisi Propam Polri untuk memastikan seluruh personel kepolisian mematuhi aturan pelarangan tersebut tanpa terkecuali.