Nama Arsyadany Ghana Akmalaputri mendadak ramai dicari publik pada Senin, 2 November 2026, setelah ia resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Siapa sosok di balik jabatan strategis itu?

Arsyadany, yang akrab disapa Arsya, adalah perempuan kelahiran Semarang dan lulusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2004. Ia mengawali karier di PT PLN (Persero) pada 2006, bukan dari kursi manajemen, melainkan dari ruang kendali teknis sebagai Senior SCADA IT Specialist di Bali Distribution Control Area.

Dari sana, kariernya menanjak lewat sejumlah posisi manajerial: memimpin keandalan sistem wilayah Jawa Tengah, mengawal jaringan distribusi Jawa Timur, hingga menangani komunikasi korporat dan pemangku kepentingan. Pada 18 Juni 2025, ia dipercaya menjadi Direktur Distribusi PLN, dan disebut sebagai direktur perempuan termuda sepanjang sejarah perusahaan itu.

Dari direksi PLN ke kursi dirjen

Pada Senin, 2 November 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melantik Arsyadany sebagai Dirjen Ketenagalistrikan, menggantikan Tri Winarno yang selama ini merangkap sebagai pelaksana tugas. Pelantikan itu dibenarkan Tri, yang juga menjabat Dirjen Mineral dan Batu Bara, kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM.

Di luar jabatan struktural, Arsyadany aktif di sejumlah organisasi sektor energi, antara lain Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia. Ia juga meraih penghargaan Women in Energy Leadership Excellence 2026 pada ajang Listrik Indonesia Award 2026.

Apa yang menanti di Ditjen Gatrik

Ditjen Ketenagalistrikan bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ketenagalistrikan. Agenda yang menanti Arsyadany mencakup keandalan pasokan, pemerataan akses listrik hingga wilayah kepulauan dan sistem terisolasi, serta pengembangan sistem kelistrikan yang berkelanjutan.

Dengan rekam jejak distribusi yang panjang, publik kini menanti gebrakan pertamanya di kementerian, terutama dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kondisi jaringan di daerah.