Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan penjelasan resmi terkait rencana penerapan pajak digital pada 9 November 2026.

Kebijakan tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Ketua Dewan Penasihat Kadin Hashim Djojohadikusumo untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Penjelasan Sistem Pemungutan Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyatakan bahwa kebijakan itu menggunakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Inge menegaskan bahwa aturan tersebut bukanlah jenis pajak baru bagi masyarakat.

Kebijakan itu tidak mengubah tarif PPN yang berlaku serta tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri.

Sistem ini dirancang guna memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya pemungutan pajak ganda.

Selain itu, regulasi tersebut bertujuan menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri.

DJP memastikan bahwa aktivitas transfer dana perbankan serta remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN.

Pemerintah tidak berniat mengenakan PPN pada aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat sehari-hari.

Pemungutan lewat sistem tersebut hanya dilakukan pada transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria objek PPN.

Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk, pungutan tidak dilakukan kembali.

Sebelum diterapkan secara penuh, sistem tersebut telah melalui tahap pengujian sandboxing dan periode stabilisasi.

Dirjen Pajak sebelumnya telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan sistem tersebut pada tahap awal.