Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran kementeriannya. Ia meminta agar pengiriman sumber daya alam Indonesia tidak lagi melewati negara perantara.

Komoditas andalan seperti batu bara dan gas alam cair wajib dikirimkan secara langsung menuju negara tujuan ekspor.

Kebijakan ini diambil untuk mencegah negara transit mengambil keuntungan pencatatan transaksi serta penerimaan pajak.

Pengendalian Produksi Batu Bara

Selain masalah jalur pengiriman, kementerian juga melakukan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sektor batu bara. Langkah tersebut bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar global.

Pengaturan kuota produksi ini diklaim mampu mendongkrak pendapatan negara meskipun volume produksi mengalami koreksi menurun. Kebijakan ini sekaligus memberikan kesempatan yang lebih merata bagi perusahaan tambang berskala kecil.

Prioritas Kebutuhan Domestik dan Respons Internasional

Arahan tersebut sejalan dengan pandangan pemerintah bahwa Indonesia harus memprioritaskan kepentingan nasional dan menyelamatkan sumber daya alam di tengah situasi penuh tantangan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahkan membuka peluang untuk tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga demi memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Di sisi lain, otoritas perdagangan Singapura sempat memberikan klarifikasi terkait perdagangan LNG yang melibatkan perusahaan berbasis di wilayah mereka.

Pemerintah Singapura menyatakan kargo LNG umumnya dikirim langsung dari negara asal dan gas pipa yang diimpor digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan domestik tanpa diekspor kembali.