Perolehan 19 kursi parlemen oleh partai-partai Arab dalam pemilu Israel memicu sorotan publik karena memegang posisi penentu.

Blok petahana dan oposisi sama-sama gagal meraih suara mayoritas mutlak sebanyak 61 kursi.

Sejarah Partisipasi Politik Partai Arab

Dalam sejarah politiknya, partai Arab umumnya selalu memposisikan diri sebagai pihak oposisi di parlemen.

Namun, mereka tercatat pernah bergabung dalam koalisi pemerintahan pada periode 2021-2022 di bawah kepemimpinan Naftali Bennett.

Partai Ra'am memutuskan berpisah dari aliansi partai Arab lainnya untuk bergabung dengan pemerintahan perubahan saat itu.

Ketua Partai Ra'am Mansour Abbas menilai keterlibatan pemimpin Arab-Israel penting dalam pengambilan keputusan demi melayani konstituen.

Meski demikian, kehadiran partai tersebut di dalam koalisi pemerintah berlangsung relatif singkat akibat krisis politik.

Syarat Koalisi dan Tantangan Politik

Eisenkot membuka pintu bagi pihak yang mau bergabung asalkan bersedia memenuhi sejumlah syarat ketat.

Syarat tersebut mencakup pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter.

Selain itu, partai yang ingin bergabung juga harus berkomitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel serta mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

Namun, syarat-syarat tersebut menjadi batu sandungan berat bagi partai-partai Arab karena dinilai bertentangan dengan prinsip perjuangan mereka.

Keputusan politik partai Arab di masa lalu pun sempat memicu perpecahan di kalangan pemilih Arab sendiri.

Hingga kini, arah pembentukan pemerintahan baru Israel masih belum dapat dipastikan di tengah kompleksitas peta politik yang ada.