Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlibat perselisihan serius dengan Jaksa Agung Gali Baharav Miara.

Konflik ini muncul akibat tuduhan kecurangan pemilu yang diarahkan kepada partai-partai Arab di Israel.

Netanyahu menuding kelompok politik tersebut melakukan manipulasi suara jelang pengumuman resmi hasil pemilihan.

Sementara itu, Jaksa Agung menuntut agar dinas intelijen menyerahkan bukti valid terkait penyelidikan ini.

Miara menegaskan bahwa tidak akan ada penyelidikan yang berjalan tanpa didasari bukti yang kuat.

Partai Likud pimpinan Netanyahu lantas balik menuduh sang jaksa berupaya menutupi kasus manipulasi tersebut.

Ketegangan politik ini terjadi di tengah hasil hitung cepat yang menunjukkan blok Netanyahu tidak meraih mayoritas.

Dinamika Koalisi dan Syarat Pembentukan Pemerintahan

Hasil hitung cepat menunjukkan blok Netanyahu hanya meraih 53 kursi dan kubu oposisi pimpinan Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi, sementara partai-partai Arab mengantongi total 20 kursi.

Dengan perolehan tersebut, kubu Netanyahu tidak bisa membentuk pemerintahan karena gagal mencapai ambang batas mayoritas 61 kursi tanpa berkoalisi.

Di sisi lain, Eisenkot yang berpotensi membentuk pemerintahan membuka pintu bagi siapa saja dengan sejumlah syarat ketat.

Syarat tersebut mencakup keharusan mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter, serta berkomitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel yang mencakup wajib militer dan dinas nasional.

Sejumlah syarat ini dinilai sulit diterima oleh partai-partai Arab karena alasan prinsip perjuangan dan solidaritas.

Sementara itu, partai Joint List telah menyatakan sikap untuk tetap berada di luar koalisi namun mendukung upaya penggulingan Netanyahu dari kursi perdana menteri.