Skandal Penyadapan Prabowo: Motif Politik dan Penyalahgunaan LIMS di Balik Penetapan Listyo Sigit sebagai Tersangka
Gelombang kejut kembali menghantam panggung politik dan hukum Indonesia. Penetapan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan tajam publik. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran prosedural biasa, melainkan sebuah skandal yang mengguncang fondasi kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyadapan ini tidak hanya menyasar nomor pribadi Presiden, tetapi juga merembet ke sejumlah pejabat negara, tokoh politik, awak media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha. Pertanyaan besar yang kini mengemuka di ruang publik adalah: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari aksi illegal tapping ini, dan mengapa motifnya diduga kuat bukan untuk kepentingan negara?
Guncangan di Istana: Ketika Pelindung Diduga Menjadi Ancaman
Dinamika kasus ini terungkap setelah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2012-2016, Adrianus Meliala, memberikan analisis tajamnya kepada media. Akademisi dan kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) ini menduga kuat bahwa aksi penyadapan yang dilakukan oleh jaringan Listyo Sigit Prabowo (LSP) tidak memiliki landasan kepentingan negara maupun kepentingan profesional Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Kuat dugaan, penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau kepentingan Polri, tetapi untuk kepentingan pihak lain," tegas Adrianus dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Pernyataan ini membuka kotak Pandora mengenai kemungkinan adanya politisasi di tubuh institusi kepolisian pada masa kepemimpinan Listyo Sigit. Adrianus menilai bahwa keputusan untuk menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka memang mengejutkan banyak pihak, namun dapat dimaklumi dalam konteks politicking yang terjadi. "Siapa bermain politik, harus siap dengan implikasi politik pula," ujarnya, menyiratkan bahwa hukum akhirnya menagih janji keadilannya, terlepas dari tinggi rendahnya jabatan yang dimiliki.
Update Terbaru
Umuh Muchtar Cium Upaya Menghalangi Persib Juara, Minta Pemain Waspada
Rabu / 18-11-2026, 13:36 WIB
Daftar Lengkap Biaya Admin BCA Naik Efektif Januari 2027
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Mengenal 10 Fakta Unik Badak Jawa Satwa Langka Penghuni Ujung Kulon
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Ragnarok Castle Siap Dirilis LYTO Untuk Pasar Global Pada 2027
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Cabut Izin Akses Kontak Pinjol di HP Android dan iOS Agar Aman
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Kabar Duka, Penyanyi Pop Era 80-an Djatu Parmawati Meninggal Dunia di Usia 71 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB
Notsuda Ingin Bayar Kegagalan di Thailand dengan Gelar Bersama Persib
Rabu / 18-11-2026, 13:33 WIB
Fokus Bentuk Otot, Tissa Biani Ungkap Alasan Datangi Dokter Gizi
Rabu / 18-11-2026, 13:29 WIB
Tribun Utara GBT Ditutup, Bonek Protes Keputusan Persebaya
Rabu / 18-11-2026, 13:29 WIB
Karakter Frieren: Beyond Journey's End Resmi Meriahkan Game Mahjong Soul
Rabu / 18-11-2026, 13:29 WIB
Google Berikan Akses Gemini Tasks Gratis untuk Ratusan Juta Pengguna
Rabu / 18-11-2026, 13:28 WIB
Mengenal Windows Baseline Protection Alat Baru Cek Standar Keamanan PC
Rabu / 18-11-2026, 13:28 WIB
Messi Asisten Pelatih Argentina di Piala Dunia 2030? Ini Jawaban Scaloni
Rabu / 18-11-2026, 13:27 WIB
Killer Peter Chapter 158 Bahasa Indonesia: Bocoran, Prediksi, dan Jadwal Rilis 21 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 13:25 WIB






