Gelombang kejut kembali menghantam panggung politik dan hukum Indonesia. Penetapan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan tajam publik. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran prosedural biasa, melainkan sebuah skandal yang mengguncang fondasi kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyadapan ini tidak hanya menyasar nomor pribadi Presiden, tetapi juga merembet ke sejumlah pejabat negara, tokoh politik, awak media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha. Pertanyaan besar yang kini mengemuka di ruang publik adalah: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari aksi illegal tapping ini, dan mengapa motifnya diduga kuat bukan untuk kepentingan negara?

Guncangan di Istana: Ketika Pelindung Diduga Menjadi Ancaman

Dinamika kasus ini terungkap setelah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2012-2016, Adrianus Meliala, memberikan analisis tajamnya kepada media. Akademisi dan kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) ini menduga kuat bahwa aksi penyadapan yang dilakukan oleh jaringan Listyo Sigit Prabowo (LSP) tidak memiliki landasan kepentingan negara maupun kepentingan profesional Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Kuat dugaan, penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau kepentingan Polri, tetapi untuk kepentingan pihak lain," tegas Adrianus dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).

Pernyataan ini membuka kotak Pandora mengenai kemungkinan adanya politisasi di tubuh institusi kepolisian pada masa kepemimpinan Listyo Sigit. Adrianus menilai bahwa keputusan untuk menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka memang mengejutkan banyak pihak, namun dapat dimaklumi dalam konteks politicking yang terjadi. "Siapa bermain politik, harus siap dengan implikasi politik pula," ujarnya, menyiratkan bahwa hukum akhirnya menagih janji keadilannya, terlepas dari tinggi rendahnya jabatan yang dimiliki.