Analisis Ahli: Jejak "Utang Budi" dan Konsep Intellectuele Dader

Lebih jauh, Adrianus Meliala menyoroti adanya indikasi "utang budi politik" sebagai pemicu utama aksi penyadapan ini. Dalam perspektif kriminologi, pendekatan hierarki pangkat menjadi sangat krusial dalam menentukan siapa yang paling bertanggung jawab.

"Saya kira pendekatan pangkat juga menentukan siapa yang paling bersalah. Yang pangkatnya paling tinggi tentu bisa diduga yang menjadi intellectuele dader (dalang intelektual), sekaligus yang paling memiliki motif dan intensi atau tujuan," jelas Adrianus.

Ia juga memberikan peringatan dini terkait perkembangan kasus ini ke depan. Ada kekhawatiran publik bahwa jajaran pimpinan mungkin akan mencoba melemparkan tanggung jawab kepada bawahan. "Makanya, kalau setelah ini masih ada lagi yang jadi tersangka, kemungkinan hanya jajaran pelaksana saja," tambahnya, mengingatkan masyarakat untuk tetap kritis terhadap narasi hukum yang mungkin akan dibangun oleh para tersangka.

Modus Operandi: Penyalahgunaan Sistem LIMS dan Penghapusan Jejak Digital

Berdasarkan keterangan resmi dari Kepolisian, skandal ini memiliki modus operandi yang terstruktur dan sistematis. Pada periode 2025 hingga 2026, para tersangka diduga keras memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur ketat yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, menjelaskan bahwa sejumlah nomor telepon target dimasukkan secara paksa ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi yang sah. Padahal, sistem LIMS dirancang khusus untuk memastikan bahwa setiap penyadapan harus memiliki dasar hukum yang kuat, seperti adanya proses penyelidikan atau penyidikan tindak pidana.