"Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan," ungkap Asep.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah upaya sistematis untuk menutupi jejak. Sekitar Oktober 2026, tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut. Tindakan penghapusan bukti digital ini mengindikasikan kesadaran penuh para tersangka bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan mereka berusaha menghindari pertanggungjawaban pidana.

Skala Sasaran yang Luas: Dari Istana hingga Ruang Redaksi

Dampak dari penyalahgunaan wewenang ini terasa sangat luas. Penyadapan tanpa prosedur ini tidak berhenti pada lingkaran istana. Komjen Pol Asep Safrudin menegaskan bahwa jaringan penyadapan ilegal ini menyasar berbagai elemen strategis bangsa.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ucap Asep.

Sasaran terhadap awak media dan LSM menjadi titik yang sangat krusial. Dalam sebuah demokrasi yang sehat, kebebasan pers dan ruang gerak masyarakat sipil adalah pilar pengawas kekuasaan. Adanya upaya penyadapan terhadap kedua elemen ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai upaya pembungkaman kritik dan pengumpulan intelijen politik untuk keuntungan segelintir elit.

Peran Whistleblower: Laporan Polisi yang Memicu Gelombang Investigasi

Terungkapnya kasus monumental ini tidak lepas dari peran penting para whistleblower (pelapor internal) di tubuh Polri. Petugas yang mengetahui adanya dugaan penyadapan tanpa prosedur dan penghapusan file hasil sadapan di sistem LIMS, memilih untuk mengambil jalan yang berisiko demi menegakkan integritas institusi.

Pada 30 Oktober 2026, mereka secara resmi membuat laporan polisi yang menjadi pintu awal terbukanya investigasi mendalam oleh jajaran Bareskrim. Keberanian para petugas ini patut diapresiasi sebagai bentuk cinta terhadap institusi yang bersih, sekaligus menjadi pengingat bahwa tidak ada satu pun oknum yang kebal hukum, seberapa tinggi pun pangkat yang disandangnya.