Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak pemerintah agar meninjau kembali kebijakan pajak pada produk sanitasi wanita. Pengenaan tarif tersebut dinilai memberikan beban tambahan bagi pengeluaran rutin masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada 1 November 2026. Organisasi konsumen itu memandang bahwa produk tersebut merupakan kebutuhan esensial yang berkaitan erat dengan kesehatan dan kebersihan.

Dampak Beban Pajak bagi Konsumen

Ketua Pengurus Harian YLKI menjelaskan bahwa proses menstruasi merupakan siklus biologis yang tidak dapat dihindari. Kondisi ini membuat produk pembalut berbeda dari barang konsumsi pada umumnya.

Kebijakan fiskal tersebut dikhawatirkan berdampak langsung pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kalangan pelajar, mahasiswa, serta pekerja informal disebut akan merasakan beban biaya yang lebih besar.

Pemerintah dipandang perlu memiliki data riil mengenai pengeluaran tahunan masyarakat untuk produk menstruasi. Data tersebut penting guna mengevaluasi perbandingan beban antar kelompok pendapatan.

Selain persoalan harga, aspek mutu dan keamanan barang juga menjadi sorotan penting bagi perlindungan konsumen.

Setiap produk yang beredar di pasaran harus memenuhi standar ketentuan yang berlaku secara transparan.

Sejumlah warga turut menyampaikan keberatan serupa terkait potensi kenaikan pengeluaran bulanan. Kebijakan perpajakan diharapkan mampu mempertimbangkan aspek daya beli serta kesehatan masyarakat secara menyeluruh.