Pemerintah meminta percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM dan sejumlah sektor industri.

Langkah tersebut bertujuan untuk membantu menjaga ketersediaan modal kerja perusahaan agar arus kas tetap lancar.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan instruksi tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pernyataan itu disampaikan dalam penutupan Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Jumat (30/10/2026).

Sejumlah sektor yang menjadi prioritas utama mencakup industri padat karya, tekstil, alas kaki, dan elektronik.

Kebijakan ini diarahkan untuk membantu kelancaran arus kas perusahaan melalui pencairan restitusi pajak yang sempat mengalami pengetatan.

Direktorat Jenderal Pajak diminta memberikan dukungan maksimal kepada sektor usaha yang membutuhkan pengembalian kelebihan pembayaran.

Selain membahas masalah restitusi, Suahasil juga memaparkan perkembangan realisasi penerimaan negara.

Realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2026 telah mencapai Rp1.600 triliun atau mencatatkan pertumbuhan 24,1%.

Pemerintah turut melakukan penyesuaian terhadap proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 akibat peningkatan kebutuhan belanja.

Perkiraan pendapatan negara dinaikkan sekitar Rp54 triliun sehingga menjadi Rp3.208 triliun dari target awal.

Sementara itu, anggaran belanja negara yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp3.843 triliun diproyeksikan meningkat menjadi Rp3.942 triliun.

Kebutuhan penanganan bencana alam menjadi salah satu faktor pendorong utama peningkatan belanja negara tersebut.