Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan kasasi yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas milik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak sah.

Putusan kasasi bernomor 742/K/TUN/2026 tersebut diputus pada Jumat, 30 Oktober 2026, setelah permohonan diajukan oleh pemohon bernama HM Subhan.

Meskipun demikian, pihak Mahkamah Agung belum mengunggah salinan utuh mengenai hasil putusan tersebut secara resmi kepada publik.

Tanggapan Terkait Putusan Pengadilan

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Agung ini dinilai sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran untuk disetarakan dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas.

Di sisi lain, Gibran sempat menyatakan kesiapannya untuk membuka seluruh dokumen dalam persidangan pembuktian sebelum gugatan lain di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dicabut.

Dalam permohonannya ke Mahkamah Agung, HM Subhan sebelumnya mengajukan tiga petitum utama yang meminta agar gugatan dikabulkan seluruhnya serta surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan tidak sah.

Selain itu, pemohon juga meminta agar dokumen tersebut ditarik kembali dari pihak pemegang, yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Umum dan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.