Institute for Essential Services Reform memberikan proyeksi terkait lonjakan anggaran energi nasional.

Subsidi dan kompensasi energi pemerintah berpotensi melonjak hingga Rp600 triliun-Rp700 triliun tahun ini.

Kondisi tersebut bisa terjadi jika harga rata-rata minyak mentah bertahan di atas US$100 per barel.

Selain itu, nilai tukar rupiah juga harus berada di level Rp16 ribu per dolar AS sampai akhir tahun.

Tekanan Geopolitik dan Anggaran

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo menjelaskan konflik geopolitik memicu kenaikan harga energi.

Konflik Amerika Serikat dan Iran turut menambah tekanan besar terhadap anggaran negara.

Dampak tersebut membuat pemerintah harus menanggung beban berat demi menahan harga bahan bakar minyak.

Pada 2026, angka subsidi dan kompensasi energi diperkirakan mencapai lebih dari Rp500 triliun.

Pelemahan nilai tukar rupiah turut memperbesar biaya yang harus ditanggung pemerintah.

Situasi ini memaksa pemerintah mencari sumber pembiayaan tambahan di tengah aturan defisit APBN.

Dampak ke Perusahaan Energi

Tekanan serupa juga dirasakan oleh PT PLN Persero akibat ketergantungan pada anggaran negara.

Subsidi dan kompensasi menyumbang sekitar 30 persen dari total pendapatan PLN pada 2024.

Sementara itu, margin laba bersih perusahaan pelat merah tersebut hanya berada di kisaran 3 persen.

IESR menilai percepatan transisi energi menjadi solusi penting untuk mengurangi dampak gejolak harga.