Sejumlah pihak melayangkan tiga gugatan terhadap bukti kelulusan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming di luar negeri.

Dokumen tersebut sebelumnya dijadikan syarat pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024 ke lembaga peradilan.

Gugatan itu didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dari tiga gugatan tersebut, dua di antaranya menghasilkan putusan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Proses Peradilan dan Putusan

Pada 10 September 2026, sejumlah pihak mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi.

Para penggugat meminta agar Gibran didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden karena pencalonannya dianggap cacat administratif.

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut pada 6 Oktober 2026.

Namun dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah luar negeri Gibran yang setara SMA.

Sementara itu, gugatan lain dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Mercy Sihombing dan H.M. Subhan.

Gugatan tersebut secara spesifik menyasar Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Luar Negeri milik Gibran.

Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan Subhan Palal.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah.

Klarifikasi Tim Hukum

Tim kuasa hukum Gibran memperlihatkan salinan dokumen riwayat pendidikan kliennya dalam sidang di PTUN Jakarta.

Mereka menjelaskan riwayat pendidikan dari tingkat sekolah menengah pertama di Surakarta hingga lembaga pendidikan di luar negeri.

Gibran mengikuti jalur pra-universitas di UTS Insearch Australia dan melanjutkan ke Management Development Institute of Singapore.

Proses tersebut dilanjutkan hingga tingkat perguruan tinggi di University of Bradford yang bekerja sama dengan MDIS.

Tim hukum berharap penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran runut mengenai tahapan pendidikan yang telah ditempuh.