Kontenmu Dihapus Platform karena Dianggap Ujaran Kebencian? Komdigi: Kamu Bisa Banding
Pengguna media sosial yang kontennya dihapus karena dinilai mengandung ujaran kebencian tidak harus pasrah begitu saja. Komdigi memastikan Kepmen Nomor 127 Tahun 2026 mewajibkan platform menyediakan mekanisme banding bagi pihak yang merasa dirugikan.
Penjelasan itu disampaikan Komdigi setelah Kepmen yang mewajibkan platform menurunkan konten terduga ujaran kebencian maksimal dalam empat jam menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Direktur Ekosistem Media Komdigi Farida Dewi Maharani, dikutip Jumat (30/10), menyatakan masyarakat bisa mengajukan banding langsung ke platform bersangkutan.
Dewi menyampaikan harapan pemerintah agar demokrasi digital berjalan lebih sehat: publik tetap bebas berpendapat, mengkritik, dan menyampaikan aspirasi, diiringi perlindungan hak atas informasi yang valid dan terverifikasi. Ia juga menegaskan negara hadir melindungi hak berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui regulasi, mengingat ruang digital tidak bebas dari kepentingan-kepentingan yang ingin memengaruhi opini.
Ada Perlakuan Khusus untuk Konten Pers
Khusus konten jurnalistik, moderasi melibatkan Dewan Pers agar konten dinilai berdasarkan kode etik jurnalistik. Rekomendasi Dewan Pers menjadi pijakan platform dalam memoderasi konten jurnalistik — perlakuan yang disebut menghormati dan mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab.
Platform Dinilai Punya Tanggung Jawab Moral
Menurut Dewi, platform digital bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan entitas bisnis dengan tanggung jawab moral kepada publik Indonesia, yang kehadirannya mengubah lanskap komunikasi dan memengaruhi kehidupan berbangsa. Kepmen ini menetapkan tanggung jawab platform memoderasi konten disinformasi dan ujaran kebencian dengan prosedur yang bertahap dan akuntabel.
Menjawab kekhawatiran publik, Dewi menutup penjelasannya dengan menyatakan aturan ini jangan dibaca sebagai upaya membungkam, melainkan usaha mencegah ujaran kebencian dan disinformasi yang dibuat dengan sengaja agar tidak menimbulkan diskriminasi, permusuhan, kekerasan, dan gangguan ketertiban — di ruang digital maupun di dunia nyata.
Update Terbaru
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB






