Bareskrim Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Empat di antaranya adalah perusahaan bermodal asing dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Penetapan itu diumumkan Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis 29 Oktober 2026. Dari total 104 laporan polisi yang dicatat penyidik, 97 korporasi kini masuk tahap penyidikan.

Selain korporasi, penyidik juga menetapkan 245 orang sebagai tersangka perorangan. Luas lahan terbakar dalam seluruh perkara itu mencapai 29.168,78 hektare, dan 23 korporasi direkomendasikan untuk dicabut izin usahanya, 15 di antaranya sudah berstatus tersangka.

Ini empat perusahaan asingnya

Keempat korporasi PMA yang menjadi tersangka adalah PT HKI dari Singapura dengan lahan terbakar 987 hektare, PT RKA dari Malaysia dengan 2.157 hektare, PT API dari Korea Selatan dengan 351 hektare, dan PT AI dari Singapura dengan 421 hektare. Totalnya 3.916 hektare.

Sementara itu, 16 korporasi tersangka lainnya merupakan perusahaan dalam negeri. Di luar yang sudah tersangka, penyidikan juga menelusuri 22 perusahaan bermodal asing dari enam negara, yakni Singapura, Malaysia, Inggris, China, Jepang, dan Korea Selatan.

Jeratan pasal dan ancaman denda

Korporasi-korporasi itu dijerat Pasal 98 ayat (1) hingga (3), Pasal 99 ayat (1) hingga (3), dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman hukumannya penjara 3 sampai 5 tahun serta denda Rp3 miliar hingga Rp15 miliar.

Asep menegaskan penindakan dilakukan secara tegas dan objektif terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, baik perorangan maupun korporasi. Proses hukum terhadap perusahaan asing pun tetap berjalan di Indonesia, dan penyidikan masih dikembangkan untuk mendalami dugaan kesengajaan maupun kelalaian perusahaan dalam mencegah kebakaran di konsesinya.