Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Permohonan tersebut diajukan oleh 12 orang dari beragam latar belakang profesi terkait ketentuan syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden.

Alasan Penolakan Permohonan Uji Materi

Dalam pertimbangan hukumnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menyampaikan bahwa para pemohon tidak menguraikan kerugian hak konstitusional secara memadai.

Mahkamah juga menilai tidak ada bukti para pemohon mendapat perlakuan berbeda akibat ijazah yang dimiliki.

Para pemohon sebelumnya menguji Pasal 169 huruf r beserta penjelasannya serta Pasal 227 huruf l dalam undang-undang tersebut.

Aturan tersebut mengatur persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat bagi pendaftar.

Pemohon menilai frasa sekolah lain yang sederajat berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum serta keributan di tengah masyarakat.

Namun, Mahkamah memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

Selain itu, para pemohon juga mempersoalkan ketentuan yang dinilai memberikan keistimewaan bagi calon pemimpin untuk mendaftar menggunakan surat keterangan.

Meskipun demikian, Mahkamah memastikan bahwa pemeriksaan pokok permohonan tidak dilanjutkan karena syarat kedudukan hukum tidak terpenuhi.