Mahkamah Konstitusi resmi memangkas batas waktu berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Aturan baru tersebut menetapkan durasi dari sebelumnya 60 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

Ketentuan ini tertuang dalam putusan Permohonan Nomor 280/PUU-XXIV/2026 yang diputuskan pada hari Kamis, 29 Oktober.

Majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan para pemohon.

Perubahan Pasal dan Ketentuan Baru

Mahkamah menyatakan frasa 60 hari kerja dalam Pasal 116 ayat (2) UU PTUN bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal tersebut kini dimaknai menjadi 14 hari kerja setelah putusan pengadilan yang inkrah diterima oleh pihak tergugat.

Apabila tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu tersebut, KTUN yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Selain itu, MK juga mengubah batas waktu dalam Pasal 116 ayat (3) UU PTUN dari sebelumnya 90 hari kerja.

Ketentuan tersebut kini diubah menjadi 21 hari kerja bagi penggugat untuk mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan.

Permohonan uji materi ini berawal dari persoalan sengketa yang dialami para pemohon dengan Bupati Yahukimo di pengadilan.