23 Korporasi Karhutla Direkomendasikan Cabut Izin oleh Bareskrim
Bareskrim Polri merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik menangani total 104 laporan polisi terkait kasus tersebut.
Dari jumlah laporan tersebut, sebanyak 97 di antaranya telah naik ke tahap penyidikan di tingkat Mabes Polri.
Indikator pertama adalah kasus kebakaran yang terjadi secara berulang di perusahaan-perusahaan tersebut.
Perusahaan tersebut dinilai melanggar Pasal 80C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Faktor berikutnya adalah sumber api yang berasal dari dalam wilayah konsesi perkebunan itu sendiri.
Selain itu, sarana dan prasarana penanggulangan yang dimiliki korporasi dinilai tidak memadai.
Kondisi tersebut melanggar ketentuan Permentan Nomor 6 Tahun 2025 yang telah ditetapkan.
Indikator lain mencakup luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 500 hektar.
Ketentuan luas lahan ini merujuk pada Keputusan Deputi Gakkum Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025.
Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa dari 97 korporasi dalam penyidikan terdapat 22 perusahaan penanaman modal asing.
Perusahaan asing tersebut meliputi 8 dari Malaysia, 9 dari Singapura, serta 2 dari Inggris.
Selain itu, terdapat masing-masing 1 perusahaan asal China, Jepang, dan Korea Selatan, sementara 75 lainnya merupakan penanaman modal dalam negeri.
Bareskrim Polri juga telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dari total laporan yang ditangani.
Total luas lahan terbakar dari keseluruhan kasus tersebut mencapai 29.168,78 hektare.
Dari 20 korporasi tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing.
Empat korporasi PMA tersebut berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.
Perusahaan tersangka tersebut mencakup PT HKI, PT RKA, PT API, serta PT AI dengan luas lahan bervariasi.
Para tersangka korporasi dijerat dengan undang-undang lingkungan hidup dengan ancaman pidana dan denda maksimal.
Update Terbaru
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB






