Bareskrim Polri merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik menangani total 104 laporan polisi terkait kasus tersebut.

Dari jumlah laporan tersebut, sebanyak 97 di antaranya telah naik ke tahap penyidikan di tingkat Mabes Polri.

Indikator pertama adalah kasus kebakaran yang terjadi secara berulang di perusahaan-perusahaan tersebut.

Perusahaan tersebut dinilai melanggar Pasal 80C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Faktor berikutnya adalah sumber api yang berasal dari dalam wilayah konsesi perkebunan itu sendiri.

Selain itu, sarana dan prasarana penanggulangan yang dimiliki korporasi dinilai tidak memadai.

Kondisi tersebut melanggar ketentuan Permentan Nomor 6 Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Indikator lain mencakup luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 500 hektar.

Ketentuan luas lahan ini merujuk pada Keputusan Deputi Gakkum Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025.

Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa dari 97 korporasi dalam penyidikan terdapat 22 perusahaan penanaman modal asing.

Perusahaan asing tersebut meliputi 8 dari Malaysia, 9 dari Singapura, serta 2 dari Inggris.

Selain itu, terdapat masing-masing 1 perusahaan asal China, Jepang, dan Korea Selatan, sementara 75 lainnya merupakan penanaman modal dalam negeri.

Bareskrim Polri juga telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dari total laporan yang ditangani.

Total luas lahan terbakar dari keseluruhan kasus tersebut mencapai 29.168,78 hektare.

Dari 20 korporasi tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing.

Empat korporasi PMA tersebut berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Perusahaan tersangka tersebut mencakup PT HKI, PT RKA, PT API, serta PT AI dengan luas lahan bervariasi.

Para tersangka korporasi dijerat dengan undang-undang lingkungan hidup dengan ancaman pidana dan denda maksimal.