Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada produk sanitasi menstruasi memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat.

Banyak pihak mempertanyakan alasan produk tersebut dikenakan pajak mengingat statusnya sebagai kebutuhan rutin perempuan.

Sebagian warga menilai produk kebersihan itu seharusnya mendapat perlakuan khusus karena berkaitan langsung dengan kebutuhan biologis.

Di Indonesia, sistem perpajakan pusat ini telah diterapkan selama puluhan tahun berdasarkan undang-undang.

Ketentuan mengenai PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa pembalut dan produk sanitasi lainnya memang termasuk barang yang dikenai PPN.

Lantas, sejak kapan sebenarnya produk pembalut mulai dikenai pajak tersebut dan apa dasar hukum yang mengaturnya?

Undang-undang yang mengatur PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut ditetapkan pada 31 Desember 1983.

Penerapan aturan itu sempat ditangguhkan sebelum akhirnya berlaku efektif mulai 1 April 1985 berdasarkan peraturan pemerintah.

Namun, tanggal pemberlakuan undang-undang tersebut bukanlah bukti spesifik bahwa pembalut mulai dikenai pajak pada hari yang sama.

Berdasarkan catatan resmi yang tersedia, belum dapat dipastikan tahun pertama pembalut dikenai PPN secara khusus.

Dalam artikel terbitan DJP pada 23 Desember 2022, ditegaskan bahwa berbagai produk sanitasi menstruasi termasuk barang kena pajak.

Produk tersebut mencakup pembalut sekali pakai, pembalut kain, tampon, hingga menstrual cup yang diatur dalam ketentuan PPN.