Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut berkaitan dengan legalisir ijazah Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Perkara ini terdaftar secara resmi dengan Nomor Perkara: 395/Pdt. G/2026/PN Jkt.

Pst. Bonatua tidak sendirian karena ia menggandeng Laksma purnawirawan Moeryono Aladin dalam langkah hukum ini.

Objek gugatan mencakup persoalan legalisir ijazah Jokowi sejak pencalonan dalam pemilihan wali kota Solo hingga pemilihan presiden. Penggugat menilai penggunaan dokumen tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Pihak yang menjadi tergugat dalam perkara ini meliputi KPU RI, KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kota Surakarta, Bawaslu RI, Bawaslu DKI Jakarta, Bawaslu Kota Surakarta, serta sejumlah pihak dari Universitas Gadjah Mada.

Sidang dengan agenda putusan sela atas perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 November 2026 mendatang.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Jokowi maupun perwakilannya terkait jadwal sidang tersebut.

Sebelumnya, Bonatua juga pernah mempermasalahkan persoalan ijazah ini dengan menempuh jalur sengketa informasi publik. Langkah tersebut diajukan melalui Komisi Informasi Pusat atau KIP.

Pada Februari lalu, KIP memutuskan bahwa salinan ijazah Jokowi saat pencalonan dalam pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 masuk dalam kategori informasi terbuka.

Melalui putusan tersebut, Bonatua berhasil memperoleh salinan ijazah yang dipersoalkannya.