Kebijakan baru terkait pengadaan komoditas energi nasional resmi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026.

Aturan tersebut mengubah mekanisme tender komoditas migas menjadi skema government-to-government serta government-to-business.

Perubahan regulasi itu menempatkan Badan Layanan Umum Lemigas sebagai pihak yang menjembatani proses pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak, dan LPG.

Meski demikian, kewajiban tersebut ternyata tidak berlaku bagi seluruh pelaku usaha di sektor energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan bahwa perusahaan swasta tidak perlu melewati Lemigas untuk melakukan impor.

Ketentuan melalui Lemigas selama ini hanya dikhususkan bagi PT Pertamina (Persero).

Pemerintah saat ini masih berada dalam masa transisi setelah Perpres 107 Tahun 2026 diterbitkan.

Kementerian ESDM masih melakukan konsolidasi internal bersama Pertamina sebelum sistem pengadaan baru tersebut diimplementasikan secara penuh.

Kehadiran Lemigas dalam rantai pasok energi diharapkan mampu memperkuat posisi tawar Indonesia. Langkah ini juga memberikan fleksibilitas lebih besar bagi negara dalam memilih sumber energi dengan harga terbaik.