Pihak BPJS Kesehatan memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan kabar yang beredar mengenai dugaan pembatasan layanan kesehatan.

Isu pengurangan cakupan jaminan kesehatan tersebut dinilai tidak benar karena kebutuhan peserta tetap menjadi tanggungan negara.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menegaskan bahwa seluruh layanan yang dibutuhkan peserta harus di-cover oleh negara.

Selain membantah isu pembatasan, Abdi juga menjelaskan persoalan reaktivasi kepesertaan yang sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat.

Proses tersebut melibatkan persyaratan tertentu serta verifikasi data yang berada dalam kewenangan dari Kementerian Sosial.

Di sisi lain, regulasi jaminan kesehatan turut mengatur sejumlah pengecualian pembiayaan berdasarkan ketentuan presiden yang berlaku.

Pengecualian tersebut mencakup pelayanan estetika tanpa indikasi medis hingga perawatan akibat ketergantungan obat atau alkohol.

Kategori yang tidak ditanggung juga meliputi cedera karena tindakan menyakiti diri sendiri serta program bayi tabung.

Pengobatan alternatif yang belum terbukti efektif melalui penilaian teknologi kesehatan turut masuk dalam daftar pengecualian.

Ketentuan lainnya mencakup pelayanan pada masa tanggap darurat bencana dan cedera akibat tindak pidana atau kerusuhan.

Penyakit serta kecelakaan kerja yang sudah dijamin program lain tidak termasuk dalam pembiayaan skema BPJS Kesehatan.

Perawatan di fasilitas kesehatan luar negeri dan pemeriksaan rutin tanpa indikasi medis juga dikecualikan dari cakupan.