Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional dapur program gizi yang mengabaikan kewajiban pelaporan keuangan.

Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono di Jakarta pada Kamis (29/10/2026).

Langkah disiplin ini diambil sebagai respons atas beredarnya unggahan media sosial mengenai dapur yang berhenti beroperasi akibat kehabisan dana.

Pihak BGN menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada ketiadaan anggaran dari pemerintah, melainkan ketidaklengkapan laporan administrasi.

Berdasarkan data yang disampaikan Sudaryono, sebanyak 6.100 dapur tercatat belum menyerahkan laporan keuangan harian secara terperinci dari total 26.385 dapur terdaftar.

Kondisi tersebut membuat pencairan tambahan dana operasional atau pengisian ulang saldo terhambat.

Skema pendanaan BGN memang menggunakan mekanisme pengisian ulang berbasis rekening setelah alokasi awal dipertanggungjawabkan. Pengelola wajib melaporkan penggunaan anggaran sebelumnya agar saldo dapat ditambah sesuai ketentuan yang berlaku.

BGN mewajibkan penyerahan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) agar setiap pengeluaran anggaran negara dapat diawasi dan diperiksa.

Dapur yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dipastikan tidak mendapat tambahan saldo serta menghadapi penghentian operasional.

Setelah penghentian sementara, tim Inspektorat akan dikerahkan untuk memeriksa langsung kondisi di lapangan guna menyelidiki ketidaksesuaian laporan.

BGN bahkan membuka kemungkinan membawa dugaan pelanggaran administrasi tersebut ke ranah hukum jika ditemukan unsur pidana.