Satpol PP DKI Jakarta secara tegas meminta para pengguna kendaraan bermotor untuk menghentikan kebiasaan memberikan uang kepada pengatur lalu lintas liar.

Orang-orang yang biasa disebut Pak Ogah tersebut sering kali berdiri di persimpangan jalan atau area putar balik demi mengharapkan imbalan jasa.

Melalui akun media sosial resminya, pihak Satpol PP menyatakan bahwa tindakan memberikan uang tersebut dinilai keliru dan dapat membahayakan keselamatan.

Kebiasaan memberikan uang secara cuma-cuma ini dikhawatirkan membuat praktik pengaturan lalu lintas tanpa kewenangan terus berulang di jalan raya.

Larangan tersebut merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Pasal 7 ayat (1) peraturan tersebut dengan jelas melarang pihak tanpa kewenangan melakukan pengaturan lalu lintas demi mendapatkan imbalan jasa.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat mengeklaim bahwa kondisi jalanan ibu kota menjadi jauh lebih lancar ketika Pak Ogah tidak beroperasi.

Pramono menilai kehadiran mereka justru menambah keruwetan arus lalu lintas dan meminta instansi resmi mengambil alih penuh pengelolaan jalan.