Pemerintah Singapura memperketat upaya penyelidikan terhadap sepuluh perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran pemicu kabut asap.

Para eksekutif perusahaan tersebut telah bertemu dengan tiga menteri Singapura pada hari Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyatakan kesediaan bekerja sama dalam pemeriksaan operasional, hubungan korporasi, serta rantai pasok. Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong turut hadir bersama pejabat tinggi lainnya.

Pemerintah berencana mengajukan amendemen Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya.

Aturan ini bertujuan memberikan kekuatan hukum agar kewajiban perusahaan dalam proses penilaian menjadi lebih mengikat.

Perusahaan yang menolak menunjuk tim penilai atau tidak bekerja sama akan dianggap melakukan pelanggaran pidana.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu menegaskan langkah ini diperlukan untuk melindungi kesehatan warga.

Menteri Senior K Shanmugam menyatakan bahwa kabut asap disebabkan oleh praktik bisnis yang bukan merupakan fenomena alam semata.

Penyelidikan ini akan memeriksa kemungkinan keterlibatan langsung maupun melalui hubungan rantai pasok.

Setiap perusahaan yang diidentifikasi harus menggunakan tim penilai dari panel yang diarahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Nasional.

Seluruh biaya penilai akan ditanggung oleh perusahaan terkait dengan akses penuh terhadap dokumen.