Pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengawasan dapur Program Makan Bergizi Gratis melalui inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Langkah tersebut dibahas dalam sosialisasi surat edaran pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Kegiatan ini bertujuan memastikan kelayakan operasional, keamanan makanan, kebersihan dapur, dan ketepatan penerima manfaat.

Indikator Kelayakan dan Pengendalian Mutu

Kebijakan tersebut melibatkan Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah.

Pemeriksaan mencakup 14 indikator kelayakan operasional, pengendalian kualitas makanan, kesesuaian menu, administrasi, perizinan, dan pemenuhan standar laik higiene sanitasi.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan bahwa inspeksi diarahkan untuk mengurangi sisa makanan.

Distribusi program juga dipastikan menjangkau kelompok yang tepat, terutama peserta didik.

Selain pemeriksaan teknis, Badan Gizi Nasional menyoroti tata kelola, transparansi, pencegahan penyimpangan, dan kompetensi sumber daya manusia.

Perhatian terhadap keamanan bahan pangan dan sanitasi diperkuat setelah munculnya insiden gangguan kesehatan dalam pelaksanaan program.

Sudaryono menegaskan bahwa pelaksanaan program harus mengutamakan keselamatan siswa.

Pengawasan ditujukan untuk mencegah kejadian keracunan yang dapat mengganggu kesehatan penerima manfaat.

Badan Gizi Nasional mengharapkan kepala dapur, tenaga ahli gizi, akuntan, dan pemerintah daerah memiliki pemahaman seragam.

Kesamaan pemahaman tersebut diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan konsistensi standar pelayanan.

Penguatan Peran Pemerintah Daerah

Di Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Hidayat Arsani mengikuti sosialisasi secara daring dari Kantor UPTD PUPR Tanjungpandan.

Ia menilai pengawasan lintas sektor diperlukan untuk menjaga mutu layanan dan memastikan makanan diterima oleh kelompok sasaran.