Kepolisian Republik Indonesia berkomitmen mengutamakan metode humanis, preventif, serta kolaboratif dalam mengawal aksi unjuk rasa.

Langkah pengamanan tersebut dirancang untuk menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menghormati hak warga negara dalam menyuarakan aspirasi.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada undang-undang yang berlaku.

Proses pengawalan aksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Regulasi tersebut menjamin kebebasan warga negara untuk berpendapat sekaligus melindungi hak asasi manusia secara proporsional.

Pengamanan di lapangan dijalankan melalui tahapan preemtif, preventif, hingga penegakan hukum yang terukur sesuai situasi.

Tahap preemtif mencakup deteksi dini serta komunikasi bersama berbagai elemen masyarakat untuk mencegah potensi gangguan keamanan.

Sementara itu, tahap preventif diwujudkan lewat kehadiran personel kepolisian yang memberikan perlindungan bagi peserta unjuk rasa.

Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas serta patroli rutin agar aktivitas warga umum tetap berjalan lancar.

Apabila terjadi pelanggaran hukum, Polri akan mengambil tindakan tegas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap tindakan penegakan hukum dipastikan tetap mengutamakan keselamatan publik serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.

Masyarakat dari berbagai unsur turut diajak berperan aktif dalam menciptakan suasana yang sejuk dan damai selama demonstrasi.

Kerjasama lintas elemen dinilai sangat penting agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik di ruang publik.

Aparat kepolisian mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar tetap tertib dan aman.

Penyampaian aspirasi diharapkan dapat berlangsung secara damai dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama.