Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tercatat mengalami penurunan menjadi 4,65 persen pada Mei 2026.

Kendati demikian, proporsi pekerja informal masih dinilai terlalu besar dan menjadi tantangan tersendiri.

Hal tersebut disoroti oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, keberhasilan sektor ketenagakerjaan tidak cukup hanya diukur dari berkurangnya jumlah pengangguran semata.

Pekerjaan yang tersedia juga harus mampu memberikan penghasilan layak serta perlindungan sosial.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang.

Sebanyak 87,88 juta orang atau sekitar 59,3 persen dari total tersebut bekerja di sektor informal.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor formal baru berada di angka 40,7 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan nasional secara keseluruhan belum sepenuhnya terselesaikan.

Pemerintah dipandang perlu mendorong investasi yang mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal.

Industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan pengolahan pangan diminta untuk diperkuat.

Selain itu, UMKM juga harus mendapatkan dukungan pembiayaan, pelatihan, serta akses pasar yang memadai.

Pendidikan vokasi juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan nyata dari dunia usaha dan industri.

Agenda ketenagakerjaan diarahkan untuk memperbaiki daya beli serta memperluas jaminan sosial pekerja.