Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara mengeluarkan aturan ketat terkait fasilitas perusahaan bagi para pimpinan perusahaan pelat merah.

Kebijakan tersebut melarang keras penggunaan fasilitas kendaraan dinas untuk kepentingan anggota keluarga.

Aturan ini tertuang resmi dalam Surat Edaran Danantara Asset Management nomor SE/002/DI-DAM/DO/2025. Dokumen pedoman perilaku tersebut ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2025.

Aturan Fasilitas Perjalanan dan Dinas Luar Negeri

Selain kendaraan operasional, surat edaran itu juga mengatur pembatasan fasilitas perjalanan dan penginapan. Anggota keluarga dilarang menikmati fasilitas tersebut apabila menimbulkan pembebanan biaya tambahan bagi perusahaan.

Ketentuan lebih lanjut mengatur prosedur perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat tinggi.

Mereka diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Utama Danantara Asset Management paling lambat 14 hari kerja sebelum keberangkatan.

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, para pejabat juga wajib menyerahkan laporan lengkap. Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah kegiatan berlangsung.

Dalam pengajuan izin tersebut, manajemen wajib memaparkan tujuan serta relevansi kegiatan. Rencana anggaran biaya beserta sumber pembiayaan juga menjadi komponen yang wajib dicantumkan secara transparan.

Chief Operating Officer BPI Danantara Indonesia Dony mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan merombak budaya perusahaan. Pihaknya menilai para petinggi perusahaan tidak boleh lagi menggunakan pengawalan khusus yang berlebihan.

Manajemen menegaskan bahwa posisi kepemimpinan bukanlah ajang untuk menikmati kemewahan berlebihan. Seluruh jajaran manajemen diharapkan mampu bekerja secara profesional dan mengutamakan kesederhanaan.