Era baru Kementerian Keuangan di bawah Menteri Keuangan Suahasil Nazara mulai terbentuk. Pada Jumat 23 Oktober 2026, Suahasil melantik lima pejabat eselon I, termasuk Astera Primanto Bhakti yang kini resmi menjadi Sekretaris Jenderal Kemenkeu.

Empat pejabat lain yang dilantik adalah Nufransa Wira Sakti (Dirjen Perimbangan Keuangan), Tri Budhianto (Dirjen Perbendaharaan), Neilmaldrin Noor (Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak), dan Hidayat Amir (Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional).

Pelantikan ini menjadi formasi awal Suahasil dalam menata jajaran Kemenkeu. Dalam sambutannya, ia mengingatkan para pejabat bahwa sumpah jabatan yang mereka lafalkan disampaikan di depan pencipta, sehingga wajib dipegang teguh selama bertugas.

Neilmaldrin dan Tugas Berat Pengawasan Pajak

Sorotan utama tertuju pada Neilmaldrin Noor. Mantan Direktur Intelijen Perpajakan itu diminta Suahasil memperkuat efektivitas pengawasan pajak dengan cara yang berbeda: analisisnya tidak boleh berhenti di urusan internal Ditjen Pajak saja.

Suahasil menekankan pentingnya memahami keterkaitan perpajakan dengan kegiatan ekonomi, perdagangan, dan kebijakan dari berbagai unit Kemenkeu. Dari pemahaman yang luas itu, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih menyeluruh.

Tugas lain Neilmaldrin adalah mendorong pengawasan berbasis data. Optimalisasi coretax dan integrasi data lintas unit menjadi kunci untuk mengidentifikasi risiko serta memperluas basis pajak. Neilmaldrin menggantikan Nufransa Wira Sakti, yang kini berpindah menjadi Dirjen Perimbangan Keuangan.

Rekam Jejak dan Harapan Publik

Sebelum memimpin intelijen perpajakan, Neilmaldrin pernah mengepalai Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP serta sejumlah kantor wilayah DJP di daerah. Pengalaman lapangan itu dinilai menjadi modal dalam tugas barunya.

Formasi baru ini kini ditunggu gebrakannya, terutama soal pengawasan pajak berbasis data dan pengelolaan keuangan negara. Publik berharap jajaran baru Kemenkeu mampu menjaga penerimaan negara sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap tata kelola fiskal.