Perdebatan mengenai posisi wakil presiden tidak serta-merta menjadi landasan hukum untuk menurunkan seorang kepala negara.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa pencopotan presiden harus berpedoman pada aturan konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu (24/10/2026) di tengah dinamika pembahasan sengketa wakil presiden yang sedang berlangsung.

Menurut penjelasan Azis, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 telah merinci alasan serta tahapan resmi pemberhentian.

Prosedur konstitusional itu melibatkan DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta keputusan akhir oleh MPR.

Ia menambahkan bahwa mekanisme tersebut dirancang sebagai bentuk penghormatan terhadap mandat yang diberikan langsung oleh rakyat.

Azis menyatakan bahwa dasar pemberhentian harus diuji berdasarkan perbuatan atau keadaan presiden itu sendiri menurut aturan dasar.

Selain itu, presiden juga tidak memiliki kewenangan apapun untuk memberhentikan wakil presiden secara sepihak.

Oleh karena itu, desakan agar Presiden Prabowo Subianto menggerakkan koalisi tidak dapat dianggap sebagai kewajiban konstitusional.

Dalam kesempatan yang sama, Azis turut menyinggung Putusan MK Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 mengenai dokumen pendidikan.

Putusan tersebut menyoroti ketiadaan bukti meyakinkan berupa ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri untuk penyetaraan.