Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan belum ada rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Pemerintah pusat menyatakan akan terus memberikan dukungan penuh jika terjadi defisit.

Besaran tarif iuran BPJS Kesehatan saat ini masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.

Aturan tersebut merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Skema perhitungan iuran peserta dibagi ke dalam beberapa kategori penerima.

Peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI mendapatkan iuran yang dibayarkan langsung oleh pemerintah.

Sementara itu, peserta Pekerja Penerima Upah pada lembaga pemerintahan dikenakan besaran lima persen dari gaji.

Ketentuan pembayaran tersebut terbagi atas empat persen dibayar pemberi kerja dan satu persen oleh peserta.

Aturan serupa juga berlaku bagi pekerja di BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta.

Rincian Tarif Iuran Mandiri dan Ketentuan Denda

Iuran bagi peserta mandiri atau Bukan Penerima Upah memiliki nominal berbeda berdasarkan kelas perawatan.

Besaran iuran untuk ruang perawatan kelas III ditetapkan sebesar Rp 42.000 per orang setiap bulan.

Untuk ruang perawatan kelas II, iuran yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 100.000 per orang setiap bulan.

Adapun iuran untuk ruang perawatan kelas I ditetapkan sebesar Rp 150.000 per orang setiap bulan.

Pembayaran iuran wajib dilakukan paling lambat pada tanggal sepuluh setiap bulannya.

Denda keterlambatan hanya dikenakan apabila peserta memperoleh layanan rawat inap dalam waktu 45 hari sejak kepesertaan diaktifkan kembali.

Daftar Layanan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan