Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan 243 orang dan 13 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

Data tersebut tercatat hingga Oktober 2026 berdasarkan pemaparan langsung dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Penanganan Kasus Perorangan dan Korporasi

Untuk perkara perorangan, kepolisian mencatat ada 286 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 5.856 hektare.

Penegakan hukum ini melibatkan 13 kepolisian daerah yang menangani berbagai tahapan penyelidikan hingga penyidikan lanjutan.

Sementara itu, perkara korporasi mencatat 100 laporan polisi dengan luas area yang terbakar mencapai 29.534,99 hektare.

Penanganan kasus korporasi melibatkan 10 kepolisian daerah serta satu Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

Rekomendasi Pencabutan Izin PBPH

Kepolisian juga merekomendasikan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan terhadap 23 laporan polisi yang masuk tahap penyidikan.

Sebanyak 11 dari korporasi yang direkomendasikan tersebut telah berstatus sebagai tersangka dengan area konsesi yang luas.

Persebaran 11 korporasi tersangka mencakup delapan di Kalimantan Barat, dua di Kalimantan Tengah, dan satu di Kalimantan Selatan.

Tiga dari perusahaan yang menjadi tersangka tersebut diketahui berstatus sebagai penanaman modal asing.