Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menyiapkan mekanisme Pembelajaran Jarak Jauh bagi pondok pesantren terdampak kebakaran hutan dan lahan.

Wilayah yang menjadi sasaran kebijakan tersebut mencakup pondok pesantren di Pulau Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi.

Kebijakan pelaksanaan PJJ bagi satuan pendidikan keagamaan tersebut mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3 Tahun 2026.

Surat edaran tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2026.

Direktorat Jenderal Pesantren saat ini tengah menghimpun data rinci mengenai sebaran pondok pesantren terdampak.

Pendataan dilakukan melalui Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama di sejumlah provinsi.

Basnang Said menjelaskan bahwa penerapan PJJ di lingkungan pesantren memiliki karakteristik berbeda dibanding satuan pendidikan umum.

Kondisi tersebut terjadi karena mayoritas santri bermukim di dalam asrama atau mondok.

Skema pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara adaptif dengan menyesuaikan kondisi lingkungan serta ketersediaan fasilitas.

Salah satu contoh skema yang dapat diterapkan adalah pembelajaran terpusat menggunakan metode Satu Layar di ruangan tertutup.

Metode tersebut dinilai aman dari paparan asap bagi para santri.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sekitar 1.481 hektare lahan masih terbakar di berbagai wilayah Indonesia hingga Rabu, 21 Oktober.

Luas tersebut mencakup area di enam provinsi prioritas penanganan karhutla maupun wilayah lainnya.

Enam provinsi prioritas tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau.