Penggunaan kode OTP atau One-Time Password dinilai belum cukup menyelesaikan persoalan keamanan dalam transaksi keuangan digital.

Proses verifikasi yang selama ini dianggap sah oleh sistem masih menyisakan banyak pertanyaan penting.

Pertanyaan tersebut mencakup siapa pihak yang sebenarnya melakukan transaksi serta cara akses diperoleh.

Persoalan ini mendapat sorotan tajam dari Koalisi Jaringan Advokasi Perlindungan Hak Warga Negara atau Jagalah Warga.

Koalisi tersebut menilai bahwa perlindungan transaksi digital harus diperkuat secara menyeluruh.

Salah satu mekanisme yang diusulkan adalah verifikasi independen agar keamanan tidak bergantung pada satu metode autentikasi saja.

Perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Anindiya Icchanaya Devi, menyampaikan pandangannya.

Koalisi mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menghadirkan regulasi baru.

Regulasi itu bertujuan memperkuat perlindungan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi elektronik tanpa tatap muka.

Usulan yang disampaikan melibatkan penggunaan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagai pihak ketiga.

Pihak ketiga ini diharapkan dapat mendukung verifikasi transaksi keuangan digital secara lebih aman.

Penguatan mekanisme verifikasi sangat diperlukan demi menjaga keamanan dan perlindungan hak konsumen.

Langkah tersebut penting terutama ketika terjadi transaksi yang tidak pernah disetujui oleh pemilik akun.

Kasus pembobolan kartu kredit menjadi salah satu sorotan utama dalam masalah keamanan ini.

Seorang warga bernama Jessica Tjondrowidjojo mengaku mengalami pembobolan kartu kredit senilai Rp10 juta pada September 2026.

Meskipun sanggahan telah diajukan, pengaduannya ditolak pihak bank dengan alasan transaksi memakai kode OTP.

Nomor telepon lamanya yang tidak lagi digunakan sejak 2021 masih terhubung dengan kartu kredit tersebut.