Jessica akhirnya menerima keringanan tagihan sebesar 40 persen dari total kerugian.

Ia tetap harus membayar sekitar Rp6 juta untuk transaksi yang tidak pernah ia akui.

Koordinator Koalisi Jagalah Warga, Halili Hasan, menyatakan negara perlu mengambil tanggung jawab besar.

Tanggung jawab tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman penipuan digital.

Negara harus melindungi warga yang mengalami kerentanan sebagai nasabah dan konsumen.

Pernyataan itu disampaikan Halili Hasan dalam keterangan resminya pada hari Jumat, 23 Oktober 2026.

Koalisi mendesak Otoritas Jasa Keuangan serta industri perbankan untuk meningkatkan standar verifikasi.

Proses penanganan sengketa diminta agar tidak hanya mengandalkan catatan penggunaan kode OTP semata.

Pihak berwenang juga harus mempertimbangkan bukti serta kondisi transaksi secara menyeluruh.