Badan Komunikasi Pemerintah RI menyampaikan klaim terkait penegakan hukum dalam dua tahun kepemimpinan nasional.

Lembaga tersebut menyatakan belum ada satu pun individu yang ditangkap atas dugaan penghinaan terhadap presiden.

Pernyataan itu disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Bakom, Hariqo Wibawa Satria, di Jakarta.

Hariqo menyebutkan tidak ada warga yang dikriminalisasi karena melontarkan kritik kepada pemerintahan.

Ia merujuk pada pernyataan Prabowo Subianto yang meminta agar pihak yang menyampaikan kritik harus merasa aman.

Menurut pihak Bakom, kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi di bawah era pemerintahan saat ini.

Namun, klaim tersebut berbanding terbalik dengan catatan dari laporan Komisi Pencari Fakta.

LSM mencatat ada rangkaian demonstrasi dan kerusuhan yang memicu gelombang penangkapan massal pada Agustus 2025.

Sedikitnya ratusan warga sipil dilaporkan menghadapi ancaman proses hukum akibat menggunakan hak unjuk rasa.

Berdasarkan laporan Komisi Pencari Fakta dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, peristiwa demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025 menjadi krisis politik yang signifikan pada tahun pertama pemerintahan.

Rangkaian aksi tersebut memicu gelombang penangkapan massal serta kriminalisasi terhadap aktivis.

Sedikitnya ada 703 warga sipil di berbagai daerah yang menghadapi ancaman proses hukum karena menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan demonstrasi.

KPF bahkan menyebut peristiwa tersebut sebagai operasi pembungkaman kaum muda terbesar sejak era Reformasi.