Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan pandangannya mengenai tata kelola keuangan negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai bahwa penataan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu capaian penting.

Kebijakan tersebut dinilai mampu mendukung agenda desentralisasi fiskal agar berjalan lebih efektif serta merata.

Menurut Sultan, otonomi daerah harus diarahkan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pernyataan itu disampaikannya saat berbicara dalam kegiatan ICMI Leadership Camp di Jakarta.

Pendekatan penganggaran yang diterapkan selama dua tahun terakhir dianggap berhasil mendorong disiplin fiskal di daerah. Langkah ini dinilai relevan dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global dengan memanfaatkan teknologi.

Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya harmonisasi kebijakan dan keseimbangan kewenangan antara pusat dan daerah. Setiap program pembangunan sosial ekonomi harus dirancang secara tepat sasaran serta tepat jumlah.

Transformasi tersebut juga berdampak langsung pada sejumlah program prioritas seperti swasembada pangan, perumahan rakyat, hingga layanan kesehatan gratis.

Peran pemda sangat dibutuhkan untuk memastikan distribusi sumber daya manusia berjalan optimal.