Badan Nasional Penanggulangan Bencana resmi menetapkan delapan langkah kesiapsiagaan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026.

Surat edaran ini ditandatangani oleh Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi.

Dokumen tersebut dikirimkan kepada seluruh gubernur, bupati, serta wali kota di Indonesia.

Langkah antisipasi ini diambil untuk merespons prediksi musim hujan dari BMKG.

Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi memasuki musim hujan pada akhir 2026 hingga awal 2027.

Kondisi tersebut membawa potensi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi di berbagai daerah.

Bencana yang diwaspadai meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi.

Kepala Pusat Data, Informasi, and Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan memberikan keterangan resmi.

Kesiapsiagaan sejak dini diperlukan untuk menyelamatkan jiwa dan meminimalkan kerugian harta benda.

Pemetaan wilayah rawan bencana menjadi salah satu perhatian utama dalam kebijakan ini.

Pemetaan memanfaatkan dokumen kajian risiko, rencana kontingensi, portal InaRISK, serta DIBI.

Selain itu, daerah diminta menyiapkan personel, peralatan, serta logistik penanganan darurat.

Dana Siap Pakai juga dapat dioptimalkan jika status keadaan darurat bencana telah ditetapkan.

Aspek pemantauan dilakukan lewat pengawasan informasi cuaca dan peringatan dini BMKG.

Koordinasi penanggulangan bencana menerapkan pendekatan pentahelix yang melibatkan banyak unsur.

Posko penanganan darurat bencana juga harus disiagakan selama 24 jam penuh.

Edukasi kesiapsiagaan berbasis komunitas perlu ditingkatkan bagi masyarakat luas.

Upaya pengurangan risiko dilakukan lewat pembersihan saluran air dan normalisasi sungai.

Pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan situasi secara berkala kepada BNPB.