Pemerintah Indonesia menegaskan sikap tegas terkait pengelolaan sumber daya alam nasional dalam sektor komoditas energi.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan tidak segan menghentikan ekspor energi.

Kebijakan tersebut ditujukan khusus kepada negara-negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia dalam hubungan antarnegara.

Langkah evaluasi ini diambil untuk memprioritaskan pemenuhan pasokan kebutuhan di dalam negeri.

Sebaliknya, negara yang bersikap kooperatif akan mendapatkan jaminan kontrak langsung dari pemerintah.

Prinsip kesetaraan dan kedaulatan negara menjadi landasan utama dalam penerapan kebijakan energi tersebut.

Wacana penghentian ekspor gas ke negara tetangga juga mengemuka sebagai respons atas kondisi fase bertahan.

Penegasan Kedaulatan dan Respons Arahan Presiden

Bahlil mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang yang melibatkan pengorbanan besar, sehingga kedaulatan negara harus selalu dihormati oleh dunia internasional.

Wacana penghentian ekspor ini turut merespons pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan pentingnya fase bertahan bagi Indonesia saat ini.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengkaji opsi untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas demi mengamankan kebutuhan energi domestik secara menyeluruh.