Bank Indonesia memperketat tata kelola dan verifikasi pedagang pengguna QRIS. Langkah ini diambil guna mencegah penyalahgunaan sistem pembayaran digital.

Kebijakan tersebut disampaikan pada Rabu (21/10/2026). Pengawasan ini mencakup empat langkah utama untuk mengamankan ekosistem pembayaran.

Empat Langkah Pengawasan QRIS oleh Bank Indonesia

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan penguatan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan merchant sejak awal. Penyedia Jasa Pembayaran diminta mengenal pelanggan mereka dengan baik.

Langkah kedua berfokus pada mitigasi transaksi yang mencurigakan. BI menyoroti aktivitas pembayaran yang tidak sesuai dengan karakteristik usaha.

Langkah ketiga mencakup penguatan akuntabilitas penyedia jasa pembayaran melalui pengawasan berkala. BI dapat mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang memfasilitasi pelanggaran.

Langkah keempat melibatkan koordinasi erat dengan aparat penegak hukum dan kementerian terkait. Sinergi ini ditujukan untuk menangani pelanggaran dalam ekosistem pembayaran digital.

Selain penguatan tata kelola, Bank Indonesia mendorong penggunaan daftar hitam merchant untuk mengenali pedagang berisiko. Langkah berkelanjutan ini diperlukan guna mengantisipasi aktivitas ilegal secara lebih dini.

Filianingsih menegaskan perluasan QRIS harus berjalan selaras dengan integritas sistem dan perlindungan konsumen.

Volume transaksi QRIS tercatat tumbuh 75,8% secara tahunan atau year on year (yoy), setelah sebelumnya mencatat pertumbuhan lebih tinggi pada kuartal-kuartal sebelumnya.