Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menyatakan dukungannya terhadap pesan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut diberikan terkait pernyataan bahwa Indonesia tidak takut menghadapi tekanan dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International.

Friderica menegaskan bahwa reformasi pasar modal akan terus berjalan untuk memperkuat integritas, transparansi, serta likuiditas saham.

Menurut Friderica, langkah perbaikan tersebut dilakukan karena Indonesia berani dan kuat menghadapi berbagai tantangan.

Ia menyebutkan bahwa perbaikan ini bukan semata-mata untuk merespons satu penyedia indeks global saja.

Upaya pembenahan tersebut telah berjalan sejak bulan Januari sesuai dengan arahan langsung dari Kepala Negara.

Pihaknya mengakui bahwa masih terdapat aspek yang perlu dibenahi, khususnya dalam hal penegakan aturan atau enforcement.

OJK memastikan bakal melanjutkan tindakan tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di pasar modal.

Sebelumnya, OJK sempat mengumumkan denda terbesar sepanjang sejarah pasar modal pada hari Jumat sebelumnya.

Sanksi administratif tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran transaksi dan penawaran umum saham sejumlah emiten.

Emiten yang terlibat mencakup PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, PT Barito Renewables Energy Tbk, serta PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.

Total nilai denda yang dijatuhkan mencapai Rp 2,1 triliun atas pelanggaran transaksi dan penawaran umum saham.

OJK juga tetap berupaya mempertahankan status pasar modal nasional agar senantiasa berada di kategori emerging market.

Langkah pembenahan digencarkan agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan menjadi tempat investasi jangka panjang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta.

MSCI sendiri telah mengumumkan konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia pada 16 Oktober 2026.

Keputusan final terkait status klasifikasi tersebut dijadwalkan akan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2027.