Hakim MK Arsul Sani Sentil Gugatan Ijazah Capres Alumni UNS: Permohonan Belum Penuhi Pakem
Polemik syarat ijazah calon presiden kembali memanas di Mahkamah Konstitusi. Seorang alumni Universitas Sebelas Maret (UNS) bernama Farhan Hilmy menggugat aturan syarat pendidikan capres-cawapres — dan Hakim MK Arsul Sani langsung memberi "sentilan" dalam sidang perdana.
Sidang pendahuluan perkara 382/PUU-XXIV/2026 digelar Selasa (20/10/2026) dengan agenda uji materiil Pasal 227 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Farhan yang hadir secara daring mempersoalkan frasa "oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah", yang menurutnya diskriminatif karena tidak mengakui ijazah perguruan tinggi yang sah sebagai syarat pencalonan.
Apa Kata Arsul Sani?
Duduk di panel bersama Enny Nurbaningsih (ketua panel) dan Ridwan Mansyur, Arsul Sani mengingatkan pemohon agar permohonannya memenuhi pakem hukum acara MK — mulai dari kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, hingga kejelasan posita. Ia juga menyinggung bahwa revisi UU Pemilu yang sedang berjalan di DPR bisa menjadi wadah menyalurkan aspirasi semacam ini.
MK memberi waktu perbaikan permohonan hingga Senin, 2 November 2026 pukul 12.00 WIB. Artinya, gugatan ini masih sangat awal — sidang pendahuluan, belum ada putusan apa pun dari Mahkamah.
Kenapa Aturan Ini Digugat?
Argumen Farhan cukup menarik: aturan yang ada hanya mengakomodasi jalur pendidikan menengah konvensional dalam negeri, sementara di banyak negara — Singapura, Australia, Inggris — ada program akselerasi dan diploma terpadu. Menolak ijazah perguruan tinggi yang sah, katanya, adalah formalisme berlebihan yang melanggar Pasal 28D UUD 1945.
Gugatan ini beriringan dengan perkara 370/PUU-XXIV/2026 yang diajukan lima pemohon — Alfian Maulani, Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, Dimas Yoga Pratama, dan Kharisma Jomenta Surbakti. Mereka menguji Pasal 169 huruf r UU Pemilu dan menolak frasa "atau sekolah lain yang sederajat" karena dianggap memberi privilege kepada calon tertentu yang bisa mendaftar hanya bermodal surat keterangan.
Update Terbaru
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






