Polemik syarat ijazah calon presiden kembali memanas di Mahkamah Konstitusi. Seorang alumni Universitas Sebelas Maret (UNS) bernama Farhan Hilmy menggugat aturan syarat pendidikan capres-cawapres — dan Hakim MK Arsul Sani langsung memberi "sentilan" dalam sidang perdana.

Sidang pendahuluan perkara 382/PUU-XXIV/2026 digelar Selasa (20/10/2026) dengan agenda uji materiil Pasal 227 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Farhan yang hadir secara daring mempersoalkan frasa "oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah", yang menurutnya diskriminatif karena tidak mengakui ijazah perguruan tinggi yang sah sebagai syarat pencalonan.

Apa Kata Arsul Sani?

Duduk di panel bersama Enny Nurbaningsih (ketua panel) dan Ridwan Mansyur, Arsul Sani mengingatkan pemohon agar permohonannya memenuhi pakem hukum acara MK — mulai dari kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, hingga kejelasan posita. Ia juga menyinggung bahwa revisi UU Pemilu yang sedang berjalan di DPR bisa menjadi wadah menyalurkan aspirasi semacam ini.

MK memberi waktu perbaikan permohonan hingga Senin, 2 November 2026 pukul 12.00 WIB. Artinya, gugatan ini masih sangat awal — sidang pendahuluan, belum ada putusan apa pun dari Mahkamah.

Kenapa Aturan Ini Digugat?

Argumen Farhan cukup menarik: aturan yang ada hanya mengakomodasi jalur pendidikan menengah konvensional dalam negeri, sementara di banyak negara — Singapura, Australia, Inggris — ada program akselerasi dan diploma terpadu. Menolak ijazah perguruan tinggi yang sah, katanya, adalah formalisme berlebihan yang melanggar Pasal 28D UUD 1945.

Gugatan ini beriringan dengan perkara 370/PUU-XXIV/2026 yang diajukan lima pemohon — Alfian Maulani, Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, Dimas Yoga Pratama, dan Kharisma Jomenta Surbakti. Mereka menguji Pasal 169 huruf r UU Pemilu dan menolak frasa "atau sekolah lain yang sederajat" karena dianggap memberi privilege kepada calon tertentu yang bisa mendaftar hanya bermodal surat keterangan.